Akuntansi Internasional IFRS

AKUNTANSI INTERNASIONAL

Kelompok 9

·        Bianca Oktavia                 21211478

·        Septia Dwiyanti                 26211680

·        Yoga De’Aria N                 27211521

Kelas : 4EB11

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

Bab I

Pendahuluan

Akuntansi memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Sebagai cabang dari ilmu ekonomi, akuntansi menyediakan informasi mengenai perusahaan dan transaksinya untuk memfasilitasi keputusan alokasi sumber daya oleh para pengguna informasi tersebut. Jika informasi yang dilaporkan dapat diandalkan dan bermanfaat, maka sumber daya yang terbatas itu dapat diandalkan dan bermanfaat, maka sumber daya yang terbatas itu dapat dialokasikan secara optimal, dan sebaliknya alokasi sumber daya menjadi kurang optimal jika informasi kurang andal dan tidak bermanfaat.

Bab II

Perkembangan dan Klasifikasi

Akuntansi harus memberikan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus berubah dan mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, social, dan politik yang ada dalam lingkungan operasinya. Sejarah akuntansi dan para akuntan meperlihatkan perubahan secara terus-menerus. Pada awalnya, akuntansi tidak lebih dari system pencatatan untuk jasa perbankan teretntu dan skema pemungutan pajak. System pencatatan berpasangan kemudian dikembangan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah perusahaan dagang. Industrialisasi dan skema pemungutan pajak.

Mengapa kita harus mengetahui bagaimana dan menagap akuntansi berkembang? Jawabannya adalah sama seperti mengapa mempelajari perkembangan dalam bidang yang lain. Kita akan dapat memahami dengan lebih baik system akuntansi suatu Negara dengan mengetahui factor-faktor dasar yang memengaruhi perkembangannya. Tentu saja akuntansi berbeda di seluruh dunia dan pengetahuan mengenai factor perkembangan membantu untuk memahami mengapa hal itu terjadi.

Perkembangan

Standar dan praktik akuntansi di setiap Negara merupakan hasil dari interaksi yang kompleks di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi nasional juga membantu menjelaskan perbedaan akuntansi antar bangsa.

·         Sumber Pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan (profitabilitas) dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan risiko terkait. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki akses langsung terhadap informasi apa saja yang diinginkan, pengungkapan publik yang luas dianggap tidak perlu.

·         Sumber Hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Dunia barat memiliki dua orientasi dasar: kodifikasi hukum (sipil) dan hukum umum (kasus).

·         Perpajakan.

·         Ikatan Politik dan Ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis.

·         Inflasi. Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait, sementara di sisi lain melaukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan.

·         Tingkat Perkembangan Ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama.

·         Tingkat Pendidikan. Pendidikan akuntansi yang profesional sulit dicapai jika taraf pendidikan di suatu negara secara umum juga rendah.

Berdasarkan hasil analisis Hofstede, Gray mengusulkan suatu kerangka kerja yang menghubungkan budaya dan akuntansi. Ia mengusulkan empat dimensi nilai akuntansi yang mempengaruhi praktik pelaporan keuangan suatu negara, yaitu:

·         Profesionalisme versus ketetapan wajib pengendalian: preferensi terhadap pertimbangan profesional individu dan regulasi sendiri kalangan profesional dibandingkan terhadap kepatuhan dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan.

·         Keseragaman versus fleksibilitas: preferensi terhadap keseragaman dan konsistensi dibandingkan fleksibilitas dalam bereaksi suatu keadaan tertentu.

·         Konservatisme versus optimisme: sutu preferensi dalam memilih pendekatan yang lebih bijak untuk mengukur dan mengatasi segala ketidakpastian di masa depan, daripada memilih pendekatan yang sekedar optimis namun berisiko.

·         Kerahasiaan versus transaparansi: preferensi atas kerahasiaan dan pembatasan informasi uaha menurut dasar kebutuhan untuk tahu dibandingkan dengan kesediaan untuk mengungkapkan informasi kepada publik.

Klasifikasi

Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam dua kategori: dengan pertimbangan dan secara empiris. Klasifikasi dengan pertimbangan bergantung pada pengetahuan, intuisi, dan pengalaman. Klasifikasi secara empiris menggunakan metode statistic untuk mengumpulkan basis data prinsip dan praktik akuntansi seluruh dunia.

Bab III

Akuntansi Komparatif: Eropa

Pada bab ini berfokus pada lima anggota Uni Eropa (EU): Republik Ceko, Perancis, Jerman, Belanda, dan Inggris. Perancis, Jerman, dan Belanda merupakan anggota asli Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community) ketika organisasi tersebut didirikan pada tahun 1957. Inggris bergabung pada tahun 1973. Keempat negara ini memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan merupakan rumah bagi banyak perusahaan multinasional terbesar di dunia. Keempat negara tersebut merupakan beberapa pendiri International Accounting Standards Committee (sekarang lebih dikenal dengan International Accounting Standards Board atau IASB), dan memiliki peranan penting dalam mengatur agendanya. Republik Ceko merupakan sebuah negara dengan perekonomian yang “berkembang”. Republik Ceko bergabung dalam Uni Eropa pada tahun 2004.

Beberapa Pengamatan Tentang Standar dan Praktik Akuntansi

Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan (sering kali termasuk hukum dan anggaran dasar) yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Jadi, standar akuntansi merupakan hasil dari susunan standar. Susunan standar akuntansi biasanya menggabungkan kombinasi dari kelompok-kelompok sektor umum dan sektor swasta. Peran dan pengaruh kelompok-kelompok ini dalam menyusun standar akuntansi berbeda di setiap negara. Perbedaan ini membantu menjelaskan kenapa setiap standar berbeda di seluruh dunia.

Hubungan antara standar akuntansi dan praktik akuntansi sangat rumit, dan tidak selalu bergerak dalam gerakan satu arah. Dalam beberapa kasus, praktik diambil dari standar, sedangkan dikasus lain standar diambil dari praktik. Praktik bisa dipengaruhi oleh tekanan pasar, seperti tekanan-tekanan yang berhubungan dengan persaingan pendapatan dalam pasar modal.

IFRS dalam Uni Eropa

Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengaharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun 2005. Adapun persayaratannya adalah:

Persyaratan IFRS

	Republik Ceko	Perancis	Jerman	Belanda	Inggris
Perusahaan terdaftar—laporan keuangan gabungan	Diharuskan	Diharuskan	Diharuskan	Diharuskan	Diharuskan
Perusahaan terdaftar—laporan keuangan perusahaan pribadi	Diharuskan	Dilarang	Dibolehkan, tapi hanya untuk tujuan informasi	Dibolehkan	Dibolehkan
Perusahaan tidak terdaftar—laporan keuangan gabungan	Dibolehkan	Dibolehkan	Dibolehkan	Dibolehkan	Dibolehkan
Perusahaann tidak terdaftar—laporan keuangan perusahaan pribadi	Dilarang	Dilarang	Dibolehkan, tapi hanya untuk tujuan informasi	Dibolehkan	Dibolehkan

Laporan Keuangan

Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas (atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui), dan catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup:

·         Kebijakan akuntansi yang diikuti

·         Penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang penting

·         Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber penting tentang ketidakpastian estimasi

Sistem Akuntansi Keuangan Lima Negara

Perancis

Perancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Menteri Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General (undang-undang akuntansi nasional) formal yang pertama pada September 1947. Sebuah ketentuan yang telah direvisi mulai berjalan pada tahun 1957. Revisi selanjutnya dari ketentuan tersebut dibuat pada tahun 1982 dibawah pengaruh Fourth Directive of the European Union. Pada tahun 1986, ketentuan tersebut diperluas untuk mengimplementasikan persyaratan Seventh Directive Uni Eropa pada laporan keuangan gabungan, dan selanjutnya direvisi lagi pada tahun 1999.

Plan Comptable General berisi:

·         Tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan

·         Definisi aset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran

·         Aturan-aturan valuasi dan pengakuan

·         Daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah distandarisasi

·         Contoh laporan keuangan dan aturan presentasinya.

Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Perancis ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Perancis, yaitu:

1.      Counseil National de la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)

2.      Comite de la Reglementation Comptable, atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi)

3.      Autorite des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan)

4.      Ordre des Experts-Comptables, atau OEC (Institut Akuntan Publik)

5.      Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institut Nasional Undang-undang Auditor)

Laporan keuangan di perusahaan Perancis harus melaporkan hal-hal berikut:

1.      Neraca

2.      Laporan laba rugi

3.      Catatan atas laporan keuangan

4.      Laporan direktur

5.      Laporan auditor

Perusahaan-perusahaan Perancis yang terdaftar mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dan perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar juga mempunyai pilihan ini. Namun semua perusahaan Perancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan pada tingkat perusahaan pribadi. Akuntansi untuk perusahaan pribadi merupakan dasar hukum untuk membagikan dividend an menghitung penghasilan wajib pajak.

Jerman

Karakteristik dari akuntansi Jerman adalah ketergantungan pada keputusan undang-undang dan pengadilan. Tidak ada lagi yang memiliki kekuatan mengikat atau otoritatif. Untuk memahami akuntansi Jerman, seseorang harus melihat pada HGB dan bentuk keputusan hakim.

Sistem penyusunan standar akunatansi Jerman secara umum sama dengan sistem yang digunakan di Inggris dan Amerika Serikat, dan sama dengan IASB. Namun penting untuk menekankan bahwa standar GASB merupakan rekomendasi otoriter yang hanya berlaku untuk laporan keuangan gabungan. Semenjak pendiriannya, GASB telah mengeluarkan German Accounting Standards (GAS) pada masalah-masalah seperti laporan arus kas, laporan segmen, pajak-pajak yang ditangguhkan, dan translasi mata uang asing.

Undang-undang Jerman menetapkan persyaratan akuntansi, audit, dan laporan keuangan yang berbeda bergantung pada ukuran perusahaan alih-alih pada bentuk organisasi bisnisnya. Undang-undang menetapkan isi dan forman laporan keuangan, yang mencakup hal-hal berikut:

1.      Neraca

2.      Laporan laba rugi

3.      Catatan

4.      Laporan manajemen

5.      Laporan auditor

Republik Ceko

Republik Ceko (CR) terletak di Eropa Tengah dan berbatasan dengan Jerman di sebelah barat dan barat laut, Austria di selatan, Republik Slovakia di timur, dan Polandia di utara. Akunatansi di Republik Ceko telah berganti arah beberapa kali, seiring dengan sejarah politik negaranya. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Republik Ceko berdasarkan pada Commercial Code yang baru dibuat oleh parlemen Ceko pada tahun 1991 dan mulai efektif pada 1 Januari 1992. Dipengaruhi oleh akar undang-undang perdagangan Austria yang lama dan mencontoh pada undang-undang perdagangan Jerman. Commercial Code memperkenalkan sejumlah legislasi dasar yang berhubungan dengn bisnis. Legislasi ini berisi persyaratan untuk laporan keuangan tahunan, pajak-pajak penghasilan, audit, dan pertemuan rapat pemegang saham.

Laporan keuangan pada negara Republik Ceko harus bersifat komparatif, terdiri atas:

1.      Neraca

2.      Akun keuntungan dan kerugian (laporan laba rugi)

3.      Catatan

Belanda

Akunatansi Belanda memberikan beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas tapi astandar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum, namun akuntansinya diorientasikan ke arah kewajaran penyajian. Akuntansi di Belanda dianggap sebagai cabang ekonomi bisnis. Akuntan Belanda juga mau menerima pemikiran asing. Belanda merupakan penyokong awal dari standar internasional untuk akuntansi dan laporan keuangan, dan laporan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang bisa diterima.

Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statements pada tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program perubahan yang ekstensif dalam legislasi perusahaan dan sebagian dikenalkan untuk menggambarkan keselarasan undang-undang perusahaan yang akan datang dalam Uni Eropa. Isi ketentuan undang-undang tahun 1970 adalah:

·         Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat.

·         Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman (misalnya prinsip-prinsip akuntansi yang bisa diterima oleh komunitas bisnis).

·         Dasar-dasar untuk penulisan aset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan.

·         Laporan keuangan harus disusun pada dasar konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.

·         Informasi keuangan yang komparatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.

Kualitas laporan keuangan Belanda sangat tinggi. Laporan keuangan yang menurut undang-undang harus disimpan di Belanda, tapi Inggris, Perancis, dan Jerman juga bisa memakainya. Laporan keuangan harus meliputi hal-hal berikut:

1.      Neraca

2.      Laporan laba rugi

3.      Catatan

4.      Laporan direktur

5.      Informasi lain yang sudah ditentukan

Inggris

Akuntansi di Inggris berkembang sebagia sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis merespon terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Warisan akunatansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi yang kita kenal saat ini. Konsep kewajaran penyajian dari hasil dan posisi keuangan (kebenaran dan kewajaran) juga bersala dari Inggris.

Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Inggris adalah undang-undang perusahaan dan profesi akuntansi. Undang-undang tersebut telah diperbaharui, diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun. Undang-undang pada tahun 1981 juga menetapkan lima prinsip akuntansi dasar:

·         Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual.

·         Aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan aset dan kewajiban dihitung secara terpisah.

·         Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapkan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.

·         Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun.

·         Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung.

Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan biasanya mencakup:

1.      Laporan direktur

2.      Akun laba dan rugi serta neraca

3.      Laporan arus kas

4.      Laporan keseluruhan laba dan rugi

5.      Laporan kebijakan akuntansi

6.      Catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan

7.      Laporan auditor

Bab 4

Akuntansi Komparatif : Amerika dan Asia

Pada bab ini akan membahas akunatnsi dari lima negara, yaitu dua di benua Amerika (Meksiko dan Amerika Serikat) serta tiga di benua Asia (Cina, India, dan Jepang).

Lima Sistem Akuntansi Keuangan Nasional

Amerika Serikat

Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh badan sektor khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standard Board—FASB), akan tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah agensi kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs (Securities and Exchange Commision—SEC).

Regulasi dan pelaksanaan akuntansi yang dianut oleh Amerika Serikat tidak memiliki persyaratan legal untuk publikasi laporan keuangan. SEC memiliki kewenangan penuh untuk menjelaskan standar akuntansi dan laporan kepada perusahaan publik, akan tetapi bergantung pada sektor swasta dalam penerapan standarisasi tersebut.

Tipe laporan keuangan tahunan pada perusahaan besar di AS memiliki beberapa komponen dibawah ini:

1.      Laporan manajemen

2.      Laporan auditor independen

3.      Laporan keuangan primer (laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas pemegang saham)

4.      Diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan

5.      Penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan

6.      Catatan atas laporan keuangan

7.      Perbandingan data keuangan selama lima atau sepuluh tahun

8.      Data triwulan terpilih

Meksiko

Meksiko adalah negara dengan penduduk berbahasa Spanyol terbanyak di dunia dan negara dengan populasi terbesar kedua di Amerika Latin. Pengaruh AS terhadap perekonomian Meksiko meluas hingga akuntansi. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Meksiko berdasarkan pada Mexican Commercial Code dan hukum pendapatan pajak mengandung persyaratan untuk menjaga kumpulan data pembukuan tertentu dan mempersiapkan laporan keuangan, akan tetapi pengaruh mereka terhadap laporan keuangan secara umum tidaklah besar.

Tahun fiskal perusahaan di Meksiko harus bersamaan dengan kalender tahunan. Perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus disiapkan antara lain:

1.      Neraca

2.      Laporan laba rugi

3.      Laporan perubahan ekuitas pemegang saham

4.      Laporan perubahan posisi keuangan

5.      Catatan

Jepang

Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanaya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Pemerintah nasional Jepang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada tiga badan hukum: undang-undang perusahaan (company law), undang-undang pertukaran dan sekuritas (securities and exchange law), dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan (corporate income tax law). Perusahaan yang bergabung dibawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat para pemegang saham, yang isisnya antara lain:

1.      Neraca

2.      Laporan laba rugi

3.      Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham

4.      Laporan bisnis

5.      Jadwal terkait

Cina

Akuntansi di Cina memiliki sejarah yang panjang. Karakteristik dasar akuntansi Cina dimulai sejak pembentukan RRC pada tahun 1949. Undang-undang akuntansi terakhir kali diubah pada tahun 2000. Hal ini menguraikan prinsip umum akuntansi dan menjelaskan peran pemerintah dan berbagai hal yang dibutuhkan dalam prosedur akuntansi. Periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan. Laporan keuangan terdiri atas:

1.      Neraca

2.      Laporan laba rugi

3.      Laporan arus kas

4.      Laporan perubahan ekuitas

5.      Catatan

India

India berada di belahan benua Asia Selatan, dengan Pakistan di sebelah barat, Cina, Nepal dan Bhutan di sebelah utara, dan Bangladesh di sebelah timur. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah lembaga hukum dan profesi akuntansi. Laporan keuangan terdiri atas neraca dua tahun, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan kebijakan akuntansi dan catatan.

Bab 5

Pelaporan dan Pengungkapan

Sebagian besar pembahasan mengarah pada pengungakapan yang berhubungan dengan pelaporan keuangan bagi pengguna dari pihak luar. Kita berkonsentrasi pada pada topik tersebut dan tidak akan membahas setiap isu-isu pengungkapan yang digunakan pada laporan keuangan pengguna, penyedia laporan, dan dari segi professional keuangan. Kepentingan relatif pada dasar ekuitas dalam perekonomian nasional yang tumbuh dan investor individual menjadi lebih aktif di pasar ini. Sebagai hasilnya, pengungkapan publik proteksi investor, nilai pemegang saham dan pasar modal yang terbentuk dari pengelolaan perusahaan menjadi sangat penting walaupun praktik pengungkapan sangat beragam dari ngara yang satu dengan yang lainnya, namun mereka satu. Akan tetapi, perbedaan yang penting di antara ngara akan berlanjut dengan memengaruhi banyak perusahaan, khususnya bagi semua perusahaan yang tidak aktif dalam hal produk atau pasar modal internasional.

Bab 6

Translasi Mata Uang Asing

Alasan Translasi Mata Uang Asing

Banyak permasalahan yang berhubungan dengan translasi mata uang asing muncul dari fakta bahwa nilai relatif mata uang asing hampir tidak pernah stabil. Tingkat variabilitas nilai tukar, dikombinasikan dengan perbedaan antara metode translasi mata uang asing dan penanganan terhadap translasi mata uang asing keuntungan dan keruugian, semakin mempersulit untuk dapat membandingkan hasil suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Translasi Mata Uang Asing

Metode Nilai Tukar Tunggal

Metode nilai tukar tunggal, yang juga diketahui sebagai metode kurs saat ini, telah lama populer di Eropa. Metode ini mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga penutupan atau harga saat itu terhadap semua saham dan utang asing.

Metode Nilai Tukar Ganda

Metode nilai tukar ganda mengkombinasikan kurs saat ini dan kurs historis dalam proses translasi mata uang asingnya.

·         Metode Current-Noncurrent

Pada metode ini current-noncurrent, aset lancar yang dimiliki anak perusahaan saat itu dan utang lancar ditranslasikan ke  dalam mata uang induk perusahaan mereka pada laporan keuangannya dengan kurs saat ini. Metode ini sering kali tidak sesuai dengan kenyataan.

·         Metode Moneter-Nonmoneter

Metode moneter dan nonmoneter juga menggunakan skema klasifikasi neraca untuk menentukan nilai tukar mata uang asing yang sesuai.

·         Metode Kurs Sementara

Dengan metode kurs sementara, translasi mata uang asing tidak mengubah sifat sebuah item yang dihitung; hal tersebut hanya mengubah unit perhitungan saja.

International Financial Accounting Standard

(IFRS)

Pengertian IFRS

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards atau IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).

Badan standar akuntansi Internasional (IASB) yang terdahulu bernama KOmisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan (Choi et al., 1999 dalam Intan Immanuela, puslit2.petra.ac.id).

Struktur IFRS

Struktur International Financial Reporting Standards (IFRS) mencakup, antara lain:

·         International Financial Reporting Standards (IFRS)—standar yang diterbitkan setelah tahun 2001.

·         International Accounting Standards (IAS)—standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001.

·         Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)—setelah tahun 2001.

·         Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC)—sebelum tahun 2001.

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi, yaitu:

1.      Definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya.

2.      Pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca).

3.      Kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan.

4.      Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (neraca, laporan laba rugi) atau berupa penjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan (Chairi, 2009).

Konvergensi IFRS di Indonesia

Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan IFRS melainkan masih mengacu pada standar akuntansi keuangan lokal. Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh kepada IFRS.

Berkaitan dengan hal ini, program konvergensi tampaknya sudah menjadi keharusan Indonesia untuk turut serta jika tidak ingin tertinggal. Sehingga dalam perkembangan penyususnan standar akuntansi di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi internasional yang dilakukan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar akuntansi keuangan nasional saat ini sedang dalam proses secara bertahap menuju kovergensi secara penuh dengan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB.

Indonesia mengadopsi standar akuntansi internasional (International Accounting Standard atau IAS) untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham du negara ini atau sebailknya. Namun hal ini tidaklah mudah karena diperlukan pemahaman dan biaya sosialisasi.

Tujuan IFRS adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:

·         Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan.

·         Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.

·         Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

Manfaat lain yang dapat diperoleh adanya suatu perubahan sistem IFRS sebagai standar global, yaitu:

·         Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti.

·         Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik.

·         Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi.

·         Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi.

Perbandingan Antara IFRS dengan PSAK

Perkembangan arus globalisasi dan teknologi informasi komunikasi mengakibatkan munculnya tuntutan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang seragam dan dapat diterima di berbagai negara. Untuk itu dibentuk International Financial Reporting Standard (IFRS) yang diharapkan dapat mempermudah dalam penulisan laporan keuangan.

Di Indonesia, proses konvergensi IFRS dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1.      Tahap Adopsi (Tahun 2008-2010)

2.      Tahap Persiapan (Tahun 2011)

3.      Tahap Implementasi (Tahun 2012)

Meskipun demikian, penerapan dan konvergensi IFRS di Indonesia juga memiliki kendala seperti perlunya penyesuaian standar internasional terhadap aspek hukum di Indonesia, penyesuaian terhadap aturan perpajakan, kesiapan sumber daya manusia yang belum matang, serta maslaag keberadaan lembaga standar akuntansi Indonesia yang belum independen.

Perbedaan IFRS dan PSAK

Metode penyusunan perbedaan dilakukan dengan membandingkan antara konsep yang terdapat di IFRS dengan yang terdapat dalam PSAK dan disusun berdasarkan urutan standar yang digunakan IFRS.

Perbedaan IFRS dengan PSAK

	IFRS	PSAK
Sumber	IAS 1, Presentation of Financial Statements.	PSAK No. 1 (Revisi 1998), Penyajian Laporan Keuangan.
Neraca	Penyajian bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar, hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu.	Memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar kecuali untuk industri tertentu seperti bank.
Laporan Kinerja Keuangan	Laporan laba rugi komprehensif.	Laporan laba rugi.
Laporan Laba/Rugi	Tidak memiliki format standar meskipun pengeluarah harus disajikan dengan memilih salah satu dari dua format.	Sama seperti IFRS. Tetapi, ada perbedaan rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di muka.
Laporan Arus Kas (Format dan Metode)	Pos standar tetapi ketentuan terbatas pada isinya. Menggunakan metode langsung dan tidak langsung.	Sama dengan IFRS tetapi dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung.
Pos Luar Biasa	Dilarang,	Item pos luar biasa masih harus dilaporkan.
Penyajian Keuntungan dan Kerugian yang diakui/Pendapatan Komprehensif Lainnya	Menyajikan laporan keuangan yang mengakui keuntungan dan kerugian dalam catatan terpisah ataupun tidak pada laporan perubahan ekuitas pemegang saham.	Diakui adanya keuntungan dan kerugian yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas pemegang saham.
Hasil Presentasi Perusahaan Asosiasi	Menggunakan metode ekuitas yang menunjukkan hasil saham sesudah pajak.	Secara khusus tidak memerlukan penunjukkan hasil saham setelah pajak.
Pengungkapan Signifikan Tentang Asosiasi	Memberikan informasi yang rinci atau signifikan atas aktiva, kewajiban, pendapatan dan hasil.	Pengungkapan yang kurang dibandingkan dengan IFRS. Informasi yang signifikan aktiva, kewajiban, pendapatan, dan hasil yang tidak diperlukan.
Tanggung Jawab Laporan Keuangan	Tidak diatur.	Manajemen
Komponen Laporan Keuangan	Laoran posisi keuangan, laporan laba rugi.	Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan

Perbandingan IFRS di Negara Australia dengan IFRS di Negara Indonesia

IFRS di Australia

Adopsi IFRS telah dilakukan di beberapa nefara, diantaranya di Uni Eropa yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di bursa harus menyiapkan laporan keuangan konsolidasi sesuai IFRS (SG-007), sedang di Inggris strandar yang menyerupai IFRS diperlukan untuk menghindari masalah tentang perusahaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar di bursa dan IFRS dianggap sebagai suatu tantangan, yang pada akhirnya menyambut baik IFRS untuk mengurangi perbedaan antara standar akuntansi di Inggris dan IFRS (Fearnley dan Hines, 2003). Australia adalah salah satu negara yang berpengaruh dalam pengembangan akuntansi internasional sejak konsep dari komite akuntansi internasional dikembangkan di Sidney tahun 1972.

Keputusan untuk mengadopsi IFRS di Australia berawal dari diputuskannya mengadopsi IFRS mulai dari 1 Januari 2005 yang merupakan keputusan pada tahun 2002. Seiring dengan jadwal European Union (EU) untuk pengadopsian IFRS. IFRS 2004 merupakan ‘platform stabil’ diadopsi.

Manfaat dari mengadopsi IFRS bagi Australia adalah sebagai berikut:

·         Membantu menarik modal ke Australia = menurunkan biaya modal.

·         Biaya lebih rendah bagi pelapor, auditor, dan pemakai laporan keuangan dari entitas multinasional (tidak perlu susun ulang).

·         Mengisi kesenjangan dalam GAAP, misalnya yang berhubungan dengan instrument keuangan.

·         Biaya

·         Hilangnya pedoman yang ada di AGAAP, misalnya pedoman akuntansi untuk imbalan yang diterima karyawan.

·         Pengenalan metode akuntansi opsional = komparabilitas berkurang.

·         Kehilangan kebebabasan untuk membangun set standar yang terpisah untuk entitas non-nirlaba.

·         Biaya-biaya yang berhubungan dengan penerapan perubahan.

Proses pengadopsian IFRS

·         Proses penggabungan dimulai di tahun 1996, mencapai puncaknya di tahun 2002 ketika Australian Convergence Handbook (Buku Pegangan Konvergensi Australia) diterbitkan.

·         Ditahun 2002, jurang perbedaan antara IFRS dan AGAAP telah jauh berkurang.

Pada tahun 2002, perbedaan utama yang masih ada antara IFRS dan AGAAP adalah:

·         IFRS lebih komprehensif sehubungan dengan akuntansi untuk instrument keuangan dan imbalan pasca-kerja; sedangkan AGAAP lebih komprehensif sehubungan dengan akuntansi untuk asuransi, kegiatan pertambangan, aktiva tak berwujud, dan kerangka kerja.

·         Setiap standar IFRS dipaparkan dalam bentuk Exposure Draft oleh AASB, yang meminta komentar apakah standar akan berdampak positif bagi ekonomi Australia.

·         Waktu yang cukup sediakan bagi yang berkepentingan untuk mengenal konsep IFRS dan membangun sistem yang sesuai-proses selesai pada Juli 2004.

·         Kebanyakan entitas memiliki 2 tahun untuk menerapkan IFRS—secara umum neraca tahunan yang berdampak adalah 30 Juni 2006.

·         April 2004, untuk membantu proses pengadopsian, AASB menerbitkan AASB 1047 Disclosing the Impacts of Adopting Australian Equivalents to IFRS (Pencatatan Dampak akan Pengadopsian Standar Australia setara dengan IFRS). AASB 1047 mengharuskan entitas untuk mencatatkan dampak yang relevan bagi tahun sebelum tahun adopsi dalam laporan keuangan mereka—biasanya tahun yang berakhir 30 Juni 2005.

·         IFRS 4: Insurance Contracts (Kontrak Asuransi) dan IFRS 6: Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral) masih mempertahankan fitur-fitur penting dari AGAAP yang berhubungan dengan Asuransi dan Aktivitas Pertambangan.

Dampak IFRS atas laporan keuangan, antara lain:

·         Penerusan biaya eksplorasi masih baik, namun dengan kriteria yang sedikit berbeda dari AGAAP aslinya.

·         Derivatif (produk turunan)—kebanyakan entitas, termasuk bank, harus mengidentifikasi dan menilai fair value (harga wajar) fari derivatif.

·         Penurunan nilai harta finansial, terutama dalam buku pinjama—berubah dari model ‘dinamis’ ke model ‘kerugian yang timbul’.

·         Kontrak asuransi—faktor bunga berubah ke risk free (bunga bebas risiko) dan uji kelayakan liabilitas asuransi diperkenalkan.

·         Pertanian—tak banyak perubahan—beberapa isu sehubungan dengan harta biologis masih ada, misalnya sehubungan dengan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

·         Pemulihan penilaian atas aktiva tak berwujud (termasuk merek).

Setelah dilakukan harmonisasi IFRS dengan standar akuntansi di Australia, hasil yang diperoleh adalah:

·         Laporan keuangan entitas Australia lebih banyak dimengerti di seluruh dunia.

·         Sinergi dalam persiapan, audit dan kajian laporan keuangan Australia untuk entitas yang merupakan bagian dari kelompok multinasional.

·         Biaya awal sehubungan dengan proses adopsi, terutama untuk penerapan IAS 39 untuk entitas seperti bank dan perusahaan asuransi.

·         IFRS terus mengalami perubahan—kebanyakan perubahan ini didorong oleh hal-hal yang tidak berlaku bagi Australia.

·         Isu akuntansi yang relevan untuk Australia mungkin bukanlah prioritas global, misalnya seperti Aktivitas Pertambangan, dan Laba Rugi versus Pendapatan Lain-Lain (Other Comprehensive Income).

·         Adopsi IFRS menyoroti kekhawatiran akan pengungkapan yang berlebihan.

IFRS di Indonesia

Di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh (full adoption) standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard (IFRS). Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard), namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Adopsi yang dilakukan Indonesia saat ini sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian (harmonisasi).

Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional dengan tujuan agar dapat menghasilhkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor. Namun proses harmonisasi ini memiliki hambatan, antara lain:

·         Nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara

·         Perbedaan sistem pemerintahan di setiap negara

·         Perbedaan kepenetingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, serta

·         Tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Sejarah, Perkembangan, dan Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indoensia

Berikut ini adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).

1.      Indonesia selama dalam penjajahan Belanda tidak ada standar akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business Practice) gaya Belanda.

2.      Sampai tahun 1955 : Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi/peraturan tentang standar keuangan.

3.      Tahun 1974 : Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi.

4.      Tahun 1984 : Prinsip Akuntansi di Indoensia ditetapkan menjadi standar akuntansi.

5.      Akhir tahun 1984 : Standar akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (International Accounting Standard Committee).

6.      Sejak tahun 1994 : IAI sudah committeed mengikuti IASC/IFRS.

7.      Tahun 2008 : diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS dapat diselesaikan.

8.      Tahun 2012 : ikut IFRS sepenuhnya

Pengadopsian standar akuntansi internasional sedang dalam proses konvergensi secara penuh dengan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB sehingga arah penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan selalu mengacu pada standar IFRS.

Revisi terbaru PSAK yang mengacu pada IFRS sejak Desember 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2007 kemarin. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merevisi dan mengesahkan lima Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Revisi tersebut dilakukan dalam rangka konvergensi dengan Internationla Accounting Standard (IAS) dan International Financial Reporting Standard (IFRS). Lima butir PSAK yang telah direvisi tersebut, antara lain: PSAK No. 13, No. 16, No. 30 (ketiganya revisi tahun 2007, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008), PSAK No. 50 dan No. 55 (keduanya revisi tahun 2006 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009).

1.      PSAK No. 13 (revisi 2007) tentang Properti Investasi yang menggantikan PSAK No. 13 tentang Akuntansi untuk Investasi (disahkan 1994).

2.      PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap yang menggantikan PSAK 16 (1994) : Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain dan PSAK 17 (1994) Akuntansi Penyusutan.

3.      PSAK No. 30 (revisi 2007) tentang Sewa menggantikan PSAK 30 (1994) tentang Sewa Guna Usaha.

4.      PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan yang menggantikan Akuntansi Investasi Efek Tertentu.

5.      PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran yang menggantikan Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.

Dengan adanya penyempurnaan dan pengembangan PSAK secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, saat ini terdapat tiga PSAK yang pengaturannya sudah disatukan dengan PSAK terkait yang terbaru sehingga nomor PSAK tersebut tidak berlaku lagi, yaitu:

1.      PSAK No. 9 (revisi 1994) tentang Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 1 (revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan;

2.      PSAK No. 17 (revisi 1994) tentang Akuntansi Penyusutan pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang Aset Tepat;

3.      PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan (1994) pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 19 (revisi 2000) tentang Aset Tidak Berwujud.

PSAK yang sedang dalam proses revisi.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merencanakan untuk konvergensi dengan IFRS mulai tahun 2012. Untuk itu, DSAK sedang dalam proses merevisi 3 PSAK berikut (Sumber: Deloitte News Letter, 2007):

1.      PSAK 22: Accounting for Business Combination, which is revised by reference to IFRS 3 : Business Combination;

2.      PSAK 58 : Discontinued Operation, which is revised by reference to IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;

3.      PSAK 48 : Impaiment of Assets, which is revised by reference to IAS 36 : Impairment of Assets.

Berikut ini adalah program pengembangan standar akuntansi nasionaloleh DSAK dalam rangka konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008):

1.      Pada akhir 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK;

2.      Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS;

3.      Tahun 2012 merupakan tahun implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Namun IFRS tidak wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lokal yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

Perbandingan IFRS di Australia dengan IFRS di Indonesia

Australian Accounting Standard Board (AASB) adalah lembaga pemerintah Australia yang mengembangkan dan memelihara standar pelaporan keuangan yang berlaku untuk entitas di sektor swasta  dan publik dari ekonomi Australia. AASB memiliki tanggung jawab untuk membuat standar baik sektor publik maupun sektor pribadi dan bebas mencari tim dan staf. The AASB menggunakan kerangka konseptual yang meliputi Laporan Akuntansi Konsep (SAC 1 Definisi Pelapor dan SAC 2 Tujuan Umum Pelaporan Keuangan) yang dikembangkan oleh mantan AASB dan Sektor Publik Dewan Standar Akuntansi (PSASB) untuk mengevaluasi usulan standar akuntansi.

Berdasarkan Corporations Act 2001 Australia, banyak entitas harus menerapkan Standar Akuntansi Australia ketika menyiapkan laporan keuangan mereka. Beberapa entitas sektor publik wajib menerapkan Standar Akuntansi Australia dengan salah satu undang-undang Persemakmuran, negara bagian atau wilayah, melalui petunjuk khusus untuk pembuat atau pelaporan kerangka kerja yang ditetapkan pedoman atau peraturan.

Anggota CPA Australia, The Institute of Chartered Accountants di Australia dan National Institute Akuntan memiliki kewajiban profesional untuk mengambil semua langkah yang wajar dalam kekuasaan mereka untuk memastikan bahwa entitas dengan yang mereka terlibat sesuai dengan Standar Akuntansi Australia ketika mempersiapkan keuangan mereka untuk tujuan umum laporan.

Sejak tahun 2002, AASB mengadopsi Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2005. Pada bulan Juli 2004, AASB mengadopsi sejumlah standar yang berlaku dari tahun 2005, termasuk:

·         Standar Akuntansi Australia yang mengadopsi Standar IASB

·         Standar AASB yang mendukung Standar Akuntansi Australia yang mengadopsi IASB

·         Standar AASB Lain yang berlaku untuk entitas jenis tertentu

GAAP Australia dibuat untuk membantu pengguna antara lain, pemerintahan, auditor, pengguna, regulator, akademisi, dan mahasiswa. Dalam kesempatan kali ini penulis bermaksud menyajikan data yang didapat dari Kementerian Keuangan Australia mengenai standar akuntansi akrual mereka dan memperbandingkannya dengan standar akuntansi akrual dalam negeri.

PENUTUP

Laporan keuangan merupakan piranti yang sangat penting untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Sebagaimana telah dikemukakan di depan tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan merupakan obyektif yang utama dari laporan keuangan, sedang obyektif-obyektif yang lain bertolak dari kedua obyektif utama tersebut.

Lingkungan operasi suatu entitas mempengaruhi obyektif dari laporan keuangannya. Memahami sifat pemerintah serta lingkungan operasinya yang kompleks adalah penting untuk menetapkan obyektif laporan keuangan pemerintah.

Obyetif dari laporan keuangan harus mengacu kepada kebutuhan informasi dari para pemakai eksternal, dengan pengertian bahwa informasi tersebut merupakan “common needs” atau “common interests” dari para pemakai yang kepentingannya tidak selalu sama. Di sektor publik seperti di sektor privat para pemakai itu dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok utama. Berdasarkan penelahaan atas literatur akuntansi dan pertanyaan-pertanyaan otoritatif mengenai pelaporan keuangan pemerintah, International Federation of Accountants Public Sector Committee (IFAC-PSC) mengelompokkan para pemakai tersebut dalam kelompok berikut:

1.      Badan legislatif dan badan lain mempunyai kekuasaan mengatur dan mengendalikan (governing bodies).

2.      Publik (rakyat).

3.      Investor dan kreditor.

4.      Pemerintah lain, badan internasional dan penyedia sumber lain.

5.      Analisis ekonomi dan keuangan.

Mereka menginginkan laporan keuangan pemerintah itu dapat memberikan informasi mengenai:

1.      Integritas Anggaran

Pelaporan keuangan Federal harus membantu dalam pemenuhan kewajiban pemerintah memberikan akuntanbilitas publik (publicity accountable) untuk uang-uang yang dihimpun melalui perpajakan dan sarana-sarana lain dan untuk pengeluaran-pengeluarannya sesuai dengan undang-undang anggaran dan peratuan perundang¬undangan yang berkaitan. Pelaporan keuangan Federal harus memungkinkan pembaca mentapkan:

·         Bagaimana sumber-sumber anggaran telah diperoleh dan digunakan dan apakah perolehan dan penggunaan tersebut sesuai dengan undang-undang anggaran,

·         Status dari sumber-sumber anggaran, dan

·         Bagaimana pelaporan anggaran berkaitan dengan informasi lain mengenai biaya operasi-operasi program dan apakah informasi mengenai status sumber-sumber anggaran diintegrasikan dan konsisten dengan informasi akuntansi lain mengenai aset dan kewajiban.

2.      Kinerja Operasi

Laporan Keuangan harus membantu pemakai laporan dalam mengevaluasi upaya-upaya pelayanan, biaya, dan pencapaian aktivitas dari entitas pelaporan, cara bagaimana upaya dan pencapaian tersebut dibelanjakan, dan manajemen atas aset dan kewajiban entitas. Laporan keuangan harus memungkinkan pembaca menetapkan :

·         Biaya dari program-program dan aktivitas-aktivitas spesifik dan

·         Upaya-upaya dan pencapaian-pencapaian yang berkaitan dengan program-program pemerintah dan perubahannya dan dalam hubungannya dengan biaya; dan

·         Efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah atas aset-aset dan kewajiban-kewajibannya.

3.      Pengurusan (Stewardship)

Laporan keuangan pemerintah harus membantu pemakai laporan menaksir dampak dari operasi dan investasi pemerintah terhadap negara untuk periode yang bersangkutan dan bagaimana, sebagai hasilnya, kondisi keuangan pemerintah dan bangsa telah berubah dan mungkin berubah di masa depan. Laporan   keuangan pemerintah juga harus memungkinkan pembaca untuk menetapkan:

·         Apakah posisi keuangan pemerintah meningkat atau menjadi lebih jelek setalah periode yang bersangkutan

·         Apakah sumber-sumber anggaran di masa depan diperkirakan akan mencukupi untuk mempertahankan pelayanan publik dan untuk memenuhi kewajiban pada waktu jatuh temponya, dan

·         Apakah operasi pemerintah telah memberikan kontribusi kepada kesejahteraan bangsa di masa sekarang dan di masa depan.

4.      Pencegahan kecurangan, pemborosan, dan penyimpangan laporan keuangan pemerintah harus membantu pemakai laporan memahami /mengerti apakah terdapat sistem manajemen keuangan dan pengendalian internal yang cukup.

 Dengan keluarnya Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual ini artinya kita harus segera menyiapkan diri untuk menjadi operator sekaligus penggunanya.

KESIMPULAN

Penetapan IFRS sebagai standar internasional dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pelaporan keuangan bagi para investor. Dengan adanya standar yang berlaku secara global mengakibatkan perusahaan tidak perlu mengganti stadar pelaporan mereka agar dapat dimengerti oleh investor yang mungkin berasal dari berbagai ngara. Dengan satu standar internasional juga dapat mengurangi biaya yang timbul dari konvergensi atau penyesuaian laporan keuangan yang dibuat.

Di Indonesia sendiri standar yang digunakan perusahaan atau organisasi bisnis untuk membuat laporan keuangan adalah PSAK. Sekarang ini dengan adanya perkembangan IFRS sebagai standar baru mengakibatkan diadopsinya standar IFRS ke dalam standar PSAK. Adopsi IFRS ke dalam PSAK tidak dilakukan secara langsung tetapi dilakukan secara bertahap, adopsi secara bertahap ini juga memunculkan beberapa perbedaan dalam standar IFRS dan PSAK. Dengan adanya perbedaan antara kedua standar tersebut tidak berarti IFRS tidak berlaku di Indonesia ataupun sebaliknya. Akan tetapi, standar yang tetap berlaku di Indonesia adalah PSAK sehingga pelaporan keuangan tetap harus mengikuti standar ini.

DAFTAR PUSTAKA

Frederick D.S. Choi, Gary K. Meek. 2010. International Accounting. Jakarta. Salemba Empat.

http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Pelaporan_Keuangan_Internasional

http://www.aasb.gob.au/Pronouncements/Current-standards.aspx

http://www.ksap.org/ 

http://adeimaginasi.blogspot.com/2011/04/adopsi-ifrs.html

http://abdulmadjidarfiansyah.blogspot.com/2013/04/perbandingan-ifrs-dan-psak.html

https://antilicious.wordpress.com/2012/03/21/makalah-perbandingan-harmonisasi-ifrs-di-negara-australia-dengan-ifrs-di-negara-indonesia/