Peta Perekonomian Indonesia

Nama : Septia Dwiyanti

Kelas : 1EB10

NPM   : 26211680

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

  A.    Keadaan Geografis Indonesia

Kenyataan pertama yang harus diakui adalah bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan luas keseluruhan +/- 195-200juta  Ha. Keadaan demikian dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian Indonesia, dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia.

Kenyataan kedua adalah bahwa Indonesia hanya mengenal dua musim. Dengan kondisi yang demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan dipasar lokal maupun dunia.

Kenyataan ketiga adalah negara Indonesia kaya akan barang tambang, dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis bahan tambang Indonesia yaitu minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi Indonesia berani ditetapkan sebesar 7.5% (masa Repelita II). Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi primadona dan andalan komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara.

Kenyataan keempat adalah bahwa wilayah Indonesia menempati posisi yang strategis, terletak diantara dua benua dan dua samudera dengan segala perkembangannya.

  B.     Mata Pencaharian

Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik beberapa hal, diantaranya:

• Mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian (agraris), yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian seperti pertanian, perikanan, peternakan, dsb.

• Kontribusi sektor pertanian terhadap GDP (Gross Domestic Product) secara absolut masih dominan. Namun jika dibanding dengan sektor-sektor diluar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam prosentase.

• Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan komoditi yang dihasilkan dari sektor lain.  

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi diantaranya adalah;

• Memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang pertanian.

• Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, jika dimungkinkan tidak hanya pasar lokal saja.

• Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis

• Menunjang kegiatan transmigrasi

  C.     Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu negara yang masih berkembang, Indonesia memang menghadapi masalah sumber daya manusia, antara lain:

• Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi

• Penyebaran yang kurang merata

• Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu penduduk yang relatif masih rendah.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi serta efisiensi dibidang lainnya. Adapun tindakan yang dapat dilakukan pemerintah, antara lain:

•  Melaksanakan program KB (Keluarga Berencana) yang diharapkan dapat mengendalikan laju pertumbuhan.

• Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang telah ada sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibatnya terjadi ketimpangan antara daerah kaya dan daerah miskin. Tidak seimbangnya beban penduduk akan berdampak terpusatnya modaldi daerah tertentu. Dengan kondisi itu bisa dibayangkan bahwa upah tenaga kerja akan menjadi rendah yang berakibat timbulnya kesengsaraan, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang merajalela.  Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah:

• Penyelenggaraan program transmigrasi

• Memperbaiki dan menciptakan lapangan pekerjaan di daerah-daerah yang tertinggal

• Komposisi penduduk yang tidak seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancar. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah:

• Meninjau kembali sistem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum (general), untuk dapat lebih disesuaikan dengan disiplin ilmu khusus yang lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan.

• Menciptakan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih mendukung

Adapun sasaran kebijaksanaan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal:

• Memperluas lapangan kerja untuk  menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.

• Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar melalui latihan keterampilan untuk berusaha sendiri maupun untuk mengisi lapangan kerjayang telah disediakan.

• Membina dan melindungi para pekerja melalui mekanisme hubungan kerja yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD’45, memperbaiki kondisi-kondisi dan lingkungan kerja agar sehat dan aman serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

• Meningkatkan peranan pasar kerja agar penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan tenaga kerja dapat menunjang kegiatan pembangunan.

• Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan mutu tenaga kerja melalui usaha pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari perencanaan tenaga kerja terpadu.

  D.    Investasi

Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dana investasi dari masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran/biaya rutin pemerintah. Namun sayangnya pemerintah tidak dapat terus menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut, antara lain:

• Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas sehingga secara absolute dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar  negeri.

• Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas.

• Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing sehingga makin banyak PMA yang masuk ke Indonesia.

•  Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan pengkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah agar secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka peningkatan produktifitas.

 Sumber :

• http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab3-peta_perekonomian_indonesia.pdf
• http://kartikaasmara.blogspot.com/2012/04/peta-perekonomian-indonesia.html

Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Nama  : Septia Dwiyanti

Kelas  : 1EB10

NPM    : 26211680

PERKEMBANGAN STRATEGI DAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

A.Macam-macam Strategi Pembangunan Ekonomi

1.      1. Strategi Pertumbuhan

Adapun inti konsep dari strategi ini adalah:

• Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukkan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.

• Pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (tricle-down-effect) – pendistribusian kembali.

• Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.

• ·      Kritik paling keras dari strategi ini adalah bahwa kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam. 

2.      2. Strategi Pembangunan dan Pemerataan

Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

3.       3.Strategi Ketergantungan

Inti dari konsep ketergantungan adalah:

• Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dengan pihak/negara lain. Oleh karena itu, jika suatu negara ingin terbebas kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh, diantaranya adalah: meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, dsb.

• Kritik dari teori ini adalah “…teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). “

4.      4. Strategi yang Berwawasan Ruang

Strategi ini mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang lebih cepat dari daerah maju/kaya. Hal ini dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effect) lebih kecil dari terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke kaya (back-wash-effect).

5.      5. Strategi Pendekatan kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini dikembangkan dengan menekankan kebutuhan pokok manusia yang tidak tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber dari pengangguran. Oleh karena itu, sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dsb.

  

B.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembangunan Ekonomi

Pada prinsipnya, pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalamproses pembangunan sangat mempengaruhi oleh pertanyaan “Apa tujuan yang hendak dicapai?”

Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantunganlah yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi berwawasan ruang lah yang dipakai.

  

C.Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia

Sebelum Orde Baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak adanya kecenderungan lebih menitikberatkan pada tujuan-tujuan politik, dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.

Sedangkan pada awal Orde Baru, strategi pembangunan Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama menekan usaha-usaha laju inflasi yang sangat tinggi (hyperinflasi).

Dari keterangan pemerintah yang ada, dapat sedikit disimpulkan bahwa strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrim, sebagai contoh selain strategi pemerataan pembangunan, Indonesia pun tidak mengesampingkan strategi pertumbuhan, dan strategi yang berwawasan ruang (terbukti dengan dibaginya wilayah Indonesia dengan berbagai wilayah pembangunan I, II, III, dst).

Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan ditetapkannya sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita, yaitu:

• Repelita I: meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

• Repelita II: meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

• Repelita III: meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

• Repelita IV: meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industry sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

D.Perencanaan Pembangunan

·         1.Manfaat perencanaan pembangunan, antara lain:

• Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

•  Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi seminim mungkin.

•  Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.

• Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.

• Dengan adanya rencana maka adanya suatu alat ukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.

• Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efektif dan efisien. Diusahakan dihindarinya keborosan. Suatu  usaha untuk mencapai output/hasil secara maksimal daripada sumber-sumber yang tersedia.

•  Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan.

• Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur.

·        2.  Periode Perencanaan Ekonomi

Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yaitu:

Periode sebelum orde baru

·         Periode 1945-1950

·         Periode 1951-1955

·         Periode 1956-1960

·         Periode 1961-1965

Periode setelah orde baru

·         Periode 1966 s/d 1958, periode stabilitasi dan rehabilitasi

·         Periode Repelita I :          1969/70-1973/74

·         Periode Repelita II :        1974/75-1978/79

·         Periode Repelita III :       979/80-1983/84

·         Periode Repelita IV :       1984/85-1988/89

·         Periode Repelita V :        1989/90-1993/94

    Sumber :

 http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2_perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf 

Sistem Perekonomian Indonesia

Nama : Septia Dwiyanti

Kelas : 1EB10

NPM  : 26211680

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

  1. Arti Sistem

Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai arti sistem. Namun, apapun pendapatnya suatu perlu memiliki ciri-ciri, antara lain:

·         Setiap sistem memiliki tujuan

·         Setiap sistem mempunyai ‘batas’ yang memisahkannya dari lingkungan

• Walaupun mempunyai batas, sistem tersebut bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya
• Suatu sistem dapat terdiri dari subsistem yang biasa disebut dengan unsur, bagian, atau komponen
• Sistem tersebut tidak hanya merupakan bagian-bagian, unsur, atau komponen saja, melainkan suatu kebulatan yang utuh dan padu, atau memiliki sifat ‘wholism’
• Saling berhubungan dan saling ketergantungan antara sistem intern dengan sistem ekstern
• Sistem sering disebut sebangai ‘processor’ atau ‘transformasi’ karena setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau prosen mengubah masukan menjadi keluaran
• Terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya umpan balik
• Mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara otomatis

   2.Perkembangan Sistem Perekonomian

   a)    Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis/Kapitalis)

Dalam buku Adam Smith dengan judul ‘The Teory of Sentiments’ (1959) menjadi kerangka moral bagi ide-ide ekonominya. Dasar bekerjanya sistem ini adalah adanya kegiatan ‘invisible hand’ atau tangan-tangan yang tidak kelihatan. Dasar ini berasal dari paham kebebasan yang sejalan dengan pandangan ekonomi kaum klasik, dimana mereka menganut paham ‘Laissez faire’, yang menghendaki kebebasan melakukan kegiatan ekonomi dengan seminim mungkin campur tangan pemerintah.

Kaum klasik berpendapat sepertiitu, karena mereka menganggap bahwa kegiatan ekonomi/pasar terjadi dengan sendirinya. Mekanisme pasar yang mengaturnya dan permintaan penawaran yang akan mewujudkannya. Dasar pemikiran kaum klasik, antara lain:

• Hukum ‘SAY’ yang mengatakan bahwa setiap komoditi yang diproduksi tentu ada yan membutuhkannya.
• Harga setiap komoditi bersifat fleksibel.

Menurut kaum klasik, tugas pemerintah adalah mengelola kegiatan yang tidak efisien jika ditangani oleh pihak swasta, dan membantu memperlancar serta menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung.

Dengan kondisi perekonomian seperti itu, pemerintah memiliki 3 tugas yang penting, yaitu:

• Berkewajiban melindungi Negara dari kekerasan dan serangan Negara liberal lainnya. 
• Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidakadilan atau penindasan oleh anggota masyarakat lainnya atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan.
• Mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau saran untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan karena keuntungan yang di dapat terlalu kecil sehingga tidak dapat menutupi biayanya.

Secara umum karakteristik sistem keonomi liberal/kapitalisme adalah:

• Faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, kewirausahawan) dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta
• Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi, diserahkan kepada pemilik faktor produksi dan akan dikoordinir oleh mekanisme pasar yang berlaku
• Ransangan insentif atau umpan balik diberikan dalam bentuk utama materi sebagai sarana memotivasi para pelaku ekonomi

    b)   Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme/Sosialis)

Ide mengenai sistem ekonomi etatisme dicetuskan oleh Karl Max, yang diilhami dengan penderiaan para buruh sebagai ulah dari kapitalisme. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur oleh negara. Tahap ide etatisme yaitu dimana prinsip ekonominya adalah ‘setiap orang memberi (kepada masyarakat) menurut kemampuannya, dan setiap orang menerima sesuai dengan karyanya’. Lalu berkembang menjadi ‘setiap seseorang memberi sesuai dengan kemampuannya, dan setiap oang menerima menurut kebutuhannya.

Sistem sosialis sendiri terdiri dari:

Sistem sosialis pasar, dengan karakteristik:

• Faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah/negara .
•  Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi dengan dikoordinasi oleh pasar.
• Ransangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi.

Sistem sosialis terencana (komunis), dengan karakteristik:

• Faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah/negara.
• Pengambilan keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan dikoordinasi oleh pasar.
• Ransangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi.

Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat dan tuntutan perekonomian internasional, sistem sosialis terencana ini mulai ditinggalkan. Dan akhir-akhir ini dengan mulai pecahnya negara-negara berpaham komunis, yang di dalam sistem perekonomiannya cenderung bersifat sosialis.

c)    Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran ini merupakan kombinasi ‘logis’ dari ketidaksempurnaan sistem ekonomi sebelumnya (liberalis dan etatisme). Sistem campuran mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua sistem tsb, diantaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.

  3. Sistem Perekonomian Indonesia

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Sebagai contoh, semasa hidupnya Bung Hatta, ia mencetuskan ide bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi, namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru melanggar dasar ekonomi koperasi. Demikian juga dengan tokoh ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan selanjutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan Sistem Ekonomi Pancasila yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.

Menurut UUD’45 sistem perekonomian tercermin dalam pasal-pasal 23,27, 33, dan 34. Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif, antara lain:

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaanya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula. 
• Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
• Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 
• Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
• Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Dengan demikian, di dalam perekonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya:

• Free Fight Liberalism, yaitu adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. 
• Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
• Monopoli, yaitu suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli’.

Iklim kebangsaan setelah orde baru menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesuangguhnya diinginkan rakyat Indonesia. Semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi dalam nilai-nilai yang telah tersirat dalan UUD’45. Dengan demikian, sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila menjadi satu-satunya acuan bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi selanjutnya.

Awal orde baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan hampir diseluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini ditujukan untuk:

• Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa paham dan sistem perekonomian yang lama (liberal/kapitalisdan etatisme/komunis). 
• Menurunkan dan mengembalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan danpeningkatan kegiatan ekonomi secara umum.

   4.Para Pelaku Ekonomi

Dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok (agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi), yaitu:

• Sektor pemerintah
• Sektor swasta, dan 
• Koperasi

Peran BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia, antara lain:

• Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. 
• Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
• Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi. 
• Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Landasan konstitusional BUMN di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945. Jadi kegiatan ekonomi dalam bentuk perusahaan yang dikendalikan oleh negara adalah dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 tersebut.

Latar belakang pendirian BUMN, antara lain:

• Pelopor atau perintis karena swasta tidak tertarik untuk menggelutinya. 
• Pengelola bidang-bidang usaha yang “strategis” dan pelaksana pelayanan publik.
• Penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar.
• Sumber pendapatan negara.
• Hasil dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan didanai oleh pampasan perang.

Tiga bentuk BUMN, antara lain:

• PERJAN, maksud dan tujuan kegiatannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
• PERUM, maksud dan tujuan kegiatannya adalah melayani kepentingan masyarakat umum.
• PERSERO, maksud dan tujuan kegiatannya adalah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia, antara lain:

• Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. 
• Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 
• Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 
• Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Sumber :

• http://alfiantoromdoni.blogspot.com/2012/05/sistem-perekonomian-indonesia.html

• http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf