Masalah Pokok Perekonomian Indonesia

Nama  : Septia Dwiyanti

Kelas  : 1EB10

NPM    : 26211680

 MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Pengangguran 

Definisi Pengangguran 

      Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Jenis-jenis Pengangguran

• Pengangguran friksional (frictional unemployment) adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerja penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. 
• Pengangguran konjungtural (cycle unemployment)  adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi. 
• Pengangguran struktural (structural unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang.   
• Pengangguran musiman (seasonal Unemployment) adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur 
• Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. 
• Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.
• Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerate demand).

Ciri-ciri Pengangguran

• Tidak sedang melakukan atau menunggu suatu pekerjaan. 
• Orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.  
• Tidak memiliki penghasilan tetap dalam jangka waktu tertentu.

Penyebab Terjadinya Pengagguran

• Penduduk yang relatif banyak 
• Pendidikan dan keterampilan yang rendah 
• Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja 
• Teknologi yang semakin modern 
• Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan-penghematan
• Penerapan rasionalisasi 
• Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim 
• Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu negara

2. Inflasi

Definisi Inflasi

    Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Penyebab Terjadinya Inflasi

• Tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) yang dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral) 
• Desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi) yang dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll. 

Sumber :

• http://tantitrisetianingsih.blogspot.com/2012/04/masalah-pokok-perekonomian-indonesia.html
• http://arifardhan.blogspot.com/2012/04/masalah-pokok-perekonomian-indonesia.html
• http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab8-masalah-pokok-perekonomian_indonesia.pdf

Kebijaksanaan Pemerintah

Nama  : Septia Dwiyanti

Kelas  : 1EB10

NPM    : 26211680

 
KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

1. Kebijaksanaan Selama

a. Periode 1966-1969

Periode 1966-1969 Kebijaksanaan pemerintah ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan di semua sector dari unsure-unsur peninggalan pemerintah orde lama, terutama dari Paham Komunis. Mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang masih sangat tinggi.

b. Periode Pelita I

Periode Pelita I Dimulai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai Penyempurnaan Tata Niaga Bidang Ekspor dan Impor dan Peraturn Agustus 1971, mengenai Devaluasi Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :

• Kestabilan harga bahan pokok.
• Peningkatan Nilai Ekspor.
• Kelancaran Impor.
• Penyebaran Barang di Dalam Negeri.

c. Periode Pelita II

• Kebijaksanaannya mengenai Perkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah,   mendorong kemajuan pengusaha kecil atau ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).
• Kebijaksanaan Fiskal, Penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan dalam negeri guna mendorong Investasi Dalam Negeri.
• Kebijaksanaan 15 November 1978, menaikkan hasil produksi nasional, menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang besarnya rata-ratanya 34 % akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain dan adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.

d. Periode Pelita III

Periode Pelita III Kebijaksanaanya meliputi : Paket Januari 1982, Tatacara pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalu lintas devisa. Diterapkan kemudahan dalam hal pajak yang dikenakan terhadap komoditi ekspor, serta kemudahan dalam hal kredit untuk komoditi ekspor. Paket Kebijaksanaan Imbal Beli (Counter Purchase), keharusan eksportir maupun importer uar negeri untuk membeli barang-barang Indonesia dalam jumlah yang sama. Kebijaksanaan Devaluasi 983, yakni Dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar dari Rp 625/$ menjadi Rp 970/$ dengan harapan gairah ekspor dapat meningkat sehingga permintaan Negara menjadi lebih banyak dan komoditi impor menjadi lebih mahal karena diperlukan lebih banyak rupiah untuk mendapatkannya.

e. Periode Pelita IV

Periode Pelita IV Kebijaksanaannya adalah :

• Kebijaksanaan INPRES No. 4 Tahun 1985, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas.
• Paket Kebijaksaan 6 Mei 1986 (PAKEM), dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong sektor swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal.
• Paket Devaluasi 1986, ditempuh karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun.
• Paket Kebijaksanaan 25 Oktober 1986, merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal dengan melakukan Penurunan Bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku, proteksi produksi yang lebih efisien, kebijaksanaan penanaman modal.
• Paket Kebijaksaan 15 Januari 1987, melakukan peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas beberapa sektor indutri dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas.
• Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES), melakukan restrukturisasi bidang ekonomi.
• Paket 27 Oktober 1988, kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.
• Paket Kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan Laut.
• Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

f. Periode Pelita V

Periode Pelita V Lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.

2. Kebijaksanaan Moneter

Kebijakan Moneter merupakan sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga.

Kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi pengaruh-pengaruh baik yang positif atau sebaliknya dari peredaran uang dan tingkat suku bunga yang berlaku di masyarakat. Kebijaksanaan moneter ini dijalankan oleh Pemerintah melalui Lembaga Keuangan, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah satu-satunya Bank Sentral yang memiliki tugas :

• Membantu pemerintah dalam mengelola (menyimpan dan meminjami) dana pemerintah yang akan digunakan untuk pembangunan.
• Membantu para bank umum dalam kegiatan operasional dana yang dimiliki atau dibutuhkannya.
• Sebagai Lembaga Pengawasan Kegiatan Lembaga Keuangan, mengawasi produk-produk yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi iklim investasi dan peredaran uang.
• Lembaga pengawas kegiatan ekonomi di Sektor Luar Negeri
• Memperlancar kegiatan perekonomian dengan cara mencetak uang kartal (logam dan kertas).

Kebijakan moneter dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kebijaksanaan Moneter Kuantitatif 

    Dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kualitasnya. Kebijaksanaan ini dijalankan dengan 3 cara, yaitu :

• Dengan melakukan Operasi Pasar Terbuka
• Merubah tingkat suku bunga diskonto
• Merubah Prosentase Cadangan Minimal yang Harus Dipenuhi oleh setiap Bank Umum.

2. Kebijaksanaan Moneter Kualitatif 

   Dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya, baik manajemennya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif yang sedang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

3. Kebijaksanaan Fiskal

Kebijakan Fiskal merupakan suatu tindakan pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara, biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan. 

Kebijaksanaan fiskal juga sebagai kebijaksanaan pemerintah di sektor perpajakan. Pajak dapat dibagi dalam :

• Pajak Regresif, pajak yang besar kecilnya nilai harus dibayarkan, ditetapkan berbanding terbalik dengan besar pendapatan wajib pajak.
• Pajak Sebanding, pajak yang besar kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan.
• Pajak Progresif, pajak yang besar kecilnya ditetapkan searah dengan besarnya pendapatan wajib pajak, semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Pajak adalah Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang cukup potensial, sebagai alat pengendali tingkat pengeluaran masyarakat, dapat membantu pemerintah dalam hal menekan pengeluaran, alat untuk lebih meratakan hasil distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Dengan pajak progresif dpat dilakukan upaya untuk mempersempit tingkat kesenjangan antara golongan ekonomi lemah dan kuat.

4. Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

Kebijakan fiskal dan moneter di sektor luar negeri, kedua kebijaksanaan ini memiliki istilah kebijaksanaan menekan dan memindah pengeluaran.

Kebijaksanaan menekan pengeluaran dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Cara-cara yang ditempuh adalah :

• Menaikkan pajak pendapatan
• Mengurangi pengeluaran pemerintah Jika dilihat dari tindakan-tindakan yang diambil tersebut,             kebijaksanaan ini tampaknya tidak cocok untuk keadaan perekonomian yang sedang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, karena dengan kondisi seperti itu, perekonomian yang sedang membutuhkan dana yang besar untuk menaikkan investasi dapat tercipta lapangan pekejaan yang menampung para penganggur tersebut.
• Kebijaksanaan memindah pengeluaran dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dilakukan secara paksa dan juga rangsangan. Jika kebijaksanaan dilakukan secara paksa ;

• Menekan tariff atau quota

• Mengawasi pemakaian valuta asing Jika kebijaksanaan dilakukan secara Rangsangan :

• Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor

• Menyetabilkan upah dan harga di dalam negeri

• Melakukan Devaluasi, devaluasi adalah suatu tindakan pemerintah dengan menaikkan nilai tukar mata uang Rupiah dan Dolar, devaluasi juga menyebabkan semakin banyak rupiah yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu unit dolar.

Sumber :

• http://karinadevianta.blogspot.com/2012/04/11-kebijakan-pemerintah.html
• http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf