Subjek dan Objek Hukum

A. Subjek Hukum

Subjek hukum adalah setiap warga negara atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum terdiri dari 2 macam, antara lain:

1. Manusia

Manusia sebagai objek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya serta dijamin oleh hukum. Dalam Pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak bergantung pada hak-hak kenegaraan. Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan. Tetapi, apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum dianggap tidak pernah ada, sehingga bukan termasuk subjek hukum.

Selain itu, ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu:

• Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah.
• Orang yang berada dalam pengampunanyang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, pemboros.
• Wanita yang dalam perkawinan berstatus sebagai istri.

2. Badan Hukum

Badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat bertindak hukum seperti manusia. Jadi, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya.

Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara, antara lain:

• Didirikan dengan AKTA notaris
• Didaftarkan dikantor panitera Pengadilan Negeri setempat
• Dimintakan pengesahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman dan HAM
• Diumumkan dalam berita negara RI

Badan hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Badan hukum privat (Ptivate Recths Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang didalam badan hukum itu.
2. Badan hukum publik (Public Recths Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara umumnya.

B. Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Bagian-bagian objek hukum dapat dibedakan menjadi:

1. Benda bergerak, yaitu benda yang meurut sifatnya dapat berpindah sendiri ataupun dapat dipindahkan. Benda bergerak dapat dibedakan enjadi 2 macam, yaitu benda bergerak karena sifatnya (co: mobil, motor, meja, komputer, dll), dan benda bergerak karena ketentuan UU (co: saham, obligasi, tagihan, cek, dll).
2. Benda tidak bergerak, yaitu penyerahan benda tetapi terlebih dahulu dilakukan penyerahan secara yuridis. Dalam hal ini, untuk menyerahkan suatu benda tidak bergerak dibutuhkan suatu perbuatan hukum lain dalam bentuk akta balik nama. Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu benda tidak bergerak karena sifatnya (co: pohon, tanah), benda tidak bergerak karena tujuannya (co: mesin pabrik), dan benda tidak bergerak karena ketentuan UU (co: hipotik).

Perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak berhubungan dengan 4 hal, yaitu:

1. Bezit (kepemilikan)
2. Levering (penyerahan)
3. Verjaring (kadaluarsa)
4. Bezwaring (pembebanan)

Secara garis bsar, benda dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Benda yang bersifat kebendaan (dapat diraba, dilihat, dan dirasakan)
2. Benda yang bersifat tidak kebendaan  (hanya dapat dirasakan oleh panca indera saja)

Hak-hak kebendaan, antara lain:

• Hak Mutlak
• Hak Nisbi

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) didasarkan pada pasal-pasal, antara lain:

• Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada ataupun yang akan ada, baik itu bergerak ataupun tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang telah dibuatnya.
• Pasal 1132 KUH perdata menyatakan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.

Dalam hal ini, benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila memenuhi persyaratan antara lain:

• benda tersebit bersifat ekonomis
• benda tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain

Sumber :

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/category/hukum-perundangan/

http://dhonyaditya.wordpress.com/2012/03/17/subjek-dan-objek-hukum/

http://tirsavirgina.wordpress.com/2012/03/31/subyek-dan-objek-hukum/

Pengertian Hukum & Hukum Ekonomi

I. Pengertian Hukum

A. Definisi Hukum

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental.  Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.

B. Sumber-sumber Hukum

Sumber hukum ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya peraturan-peraturan. Peraturan tersebut biasanya bersifat memaksa. 2 macam sumber-sumber hukum, antara lain:

1. Sumber-sumber hukum materiil, yakni sumber-sumber hukum yang ditinjau dari berbagai perspektif.
2. Sumber-sumber hukum formiil

• Undang-Undang (Statue), ialah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya UU, PP, Perpu dan sebagainya.
• Kebiasaan (Custom), ialah perbuatan yang sama yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi hal yang yang selayaknya dilakukan. Contohnya adat-adat di daerah yang dilakukan turun temurun telah menjadi hukum di daerah tersebut.
• Keputusan Hakim (Jurisprudensi),  ialah Keputusan hakim pada masa lampau pada suatu perkara yang sama sehingga dijadikan keputusan para hakim pada masa-masa selanjutnya. Hakim sendiri dapat membuat keputusan sendiri, bila perkara itu tidak diatur sama sekali di dalam UU.
• Traktat (Treaty), ialah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara ataupun lebih. Perjanjian ini mengikat antara negara yang terlibat dalam traktat ini. Otomatis traktat ini juga mengikat warganegara-warganegara dari negara yang bersangkutan.

C. Tujuan Hukum

Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakatdan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pro. Mr. Dr. LJ. Van Apeldoorn ~ Hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.
   
2. Prof. Subekti, S.H ~ Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum tidak saja harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan "keadilan" tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tu ntutan "ketertiban" atau "kepastian hukum".

D. Kodifikasi Hukum
Kodifikasi Hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas:

• Hukum Tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-peraturan.
• Hukum Tak Tertulis (unstatutery law, unwritten law), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).

Tujuan dari adanya kodifikasi hukum, antara lain:

• Kepastian hukum
• Penyederhanaan hukum
• Kesatuan hukum

Sebagai contoh  dari kodifikasi hukum, yaitu:

Di Indonesia ~>

• Kitab Undang-undang Hukum Sipil (1 Mei 1848)
• Kitab Undang-undang Hukum Dagang (1 Mei 1848)
• Kitab Undang-undang Hukum Pidana (1 Jan 1918)
• Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (31 Des 1981)

Di Eropa ~>

• Corpus Iuris Civilis, yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527-565.
• Code Civil, yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Prancis dalam tahun 1604.

E. Kaidah atau Norma

Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sentosa. Berikut ini macam-macam norma dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain:

1. Norma Agama, adalah peraturan hidup yang berisi pengertian-pengertian, perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan yang merupakan tuntunan hidup ke arah atau jalan yang benar. 
2. Norma Kesusilaan, adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati. Peraturan ini berisi suara batin yang diakui oleh sebagian orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.
3. Norma Kesopanan, adalah peraturan hidup yang muncul dari hubungan sosial antar individu. Tiap golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan tertentu mengenai kesopanan. 
4. Norma Hukum, adalah peraturan-peraturan hidup yang diakui oleh negara dan harus dilaksanakan di tiap-tiap daerah dalam negara tersebut. Dapat diartikan bahwa norma hukum ini mengikat tiap warganegara dalam wilayah negara tersebut.

II. Hukum Ekonomi

A. Ekonomi 

Ekonomi berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.”

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.

B. Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Hukum ekonomi di bedakan menjadi 2, yaitu :

1. Hukum ekonomi pembangunan, adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara Nasional.
2. Hukum ekonomi sosial, adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembangian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.

Sumber hukum ekonomi meliputi:

• Perundang-undangan; perjanjian; traktat;jurisprudensi; kebiasaan dan pendapat sarjana (doktrin)
• Tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber hukum. Hal ini sangat tergantung pada kekhususan masing-masing masalah hukum atau sistem hukum yang dianut di suatu negara.

Asas-asas hukum ekonomi indonesia, antara lain:

• Asas manfaat
• Asas keadilan dan pemerataan yang berperikemanusiaan.
• Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.
• Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan.
• Asas usaha bersama atau kekeluargaan
• Asas demokrasi ekonomi.
• Asas membangun tanpa merusak lingkungan.

Susunan dasar hukum ekonomi Indonesia, yaitu :

• UUD 1945
• TAP MPR
• Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah
• Keputusan Presiden
• SK Menteri
• Peraturan Daerah

Ruang lingkup hukum ekonomi berdasarkan pada klasifikasi internasional pembagiannya, antara lain:

• Hukum ekonomi pertanian atau agraria, yg di dalamnya termasuk norma-norma mengenai pertanian, perburuan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
• Hukum ekonomi pertambangan.
• Hukum ekonomi industri, industri pengolahan
• Hukum ekonomi bangunan.
• Hukum ekonomi perdagangan, termasuk juga norma-norma mengenai perhotelan dan pariwisata.
• Hukum ekonomi prasarana termasuk gas, listrik air, jalan.
• Hukum ekonomi jasa-jasa, profesi dokter, advokad, pembantu rumah tangga, tenaga kerja.
• Hukum ekonomi angkutan.
• Hukum ekonomi pemerintahan termasuk juga pertahanan dan keamanan (hankam) dll.

Sumber:

http://vahmy76.wordpress.com/2012/03/31/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi/

http://kammilashaffirah.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-indonesiaadalah-negara.html